KabarKalimantan, Paringin – Konsultasi Publik Kajian Risiko Bencana Kabupaten Balangan Tahun 2025 digelar di Aula Bapperida pada Selasa (18/11/2025). Kegiatan ini menjadi ruang penting untuk menyampaikan hasil kajian, mengumpulkan masukan, serta memperkuat strategi daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Anggota DPRD Kabupaten Balangan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Fathurrahman, memberikan tanggapan positif saat diwawancarai usai kegiatan.
Ia menegaskan bahwa penyusunan kajian risiko bencana merupakan langkah strategis untuk memastikan keselamatan dan ketahanan daerah menghadapi berbagai ancaman bencana, baik alam maupun non-alam.
Menurutnya, konsultasi publik seperti ini harus menjadi agenda rutin dan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat, termasuk para tokoh desa, organisasi kepemudaan, serta relawan kebencanaan.
“Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah atau BPBD saja, tetapi membutuhkan sinergi bersama. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, hasil kajian akan lebih lengkap dan implementatif,” ujarnya.
Fathurrahman juga berharap agar hasil kajian tersebut dapat diintegrasikan dengan program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang, infrastruktur, dan pendidikan kebencanaan.
Ia menekankan pentingnya investasi pada mitigasi struktural dan non-struktural agar risiko dapat diminimalkan sejak dini.
“Kami di DPRD mendukung penuh agar kajian ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar diterapkan dalam kebijakan nyata. Harapan kami, semua OPD dapat merespons hasil kajian ini dengan rencana aksi yang terukur, sehingga masyarakat Balangan semakin siap dan terlindungi,” tambahnya.
Konsultasi publik ini diharapkan dapat memperkuat manajemen risiko bencana secara lebih komprehensif, sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat di masa mendatang.
Dengan adanya kajian ini, Pemerintah Kabupaten Balangan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana, serta mengurangi risiko dan dampak bencana bagi masyarakat.
Hasil kajian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program kebencanaan yang lebih efektif dan efisien.
