Ketua DPRD Kalsel Tekankan Sinergi Pengawasan Anggaran dalam Seminar Nasional BPK

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menegaskan pentingnya sinergi antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan anggaran serta mendorong percepatan pembangunan di daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Seminar Nasional Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan di Banjarmasin, Senin (20/4/2026). Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BPK RI dan PW IKA PMII Kalimantan Selatan.

Menurut Supian HK, forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi antara BPK, eksekutif, legislatif, akademisi, hingga mahasiswa terkait tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Jika hasil audit BPK dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak, maka rekomendasi yang diberikan bisa segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan tidak akan mengalami hambatan berarti,” ujarnya.

Ia menambahkan, transparansi dalam pengelolaan APBD menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Melalui pengawasan yang sinergis, potensi kebocoran anggaran dapat diminimalisir sehingga program prioritas dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Seminar nasional tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, akademisi Abdul Hafiz Anshari AZ, serta Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.

Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, yang menunjukkan dukungan pemerintah provinsi terhadap penguatan sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, sejumlah anggota DPRD Kalsel turut hadir, di antaranya Suripno Sumas, Habib Musa Assegaf, dan Athaillah Hasbi.

Peserta seminar juga diikuti kepala daerah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *