KabarKalimantan, Banjarbaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, menyatakan dukungan penuh terhadap program kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel. Dukungan ini khususnya diberikan untuk program prioritas yang berkaitan dengan isu strategis urusan kehutanan dan lingkungan hidup.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, dalam acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat H. Maksid, Lantai 3 Sekretariat Daerah (Setda) Kalsel, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (10/2/2025).
Mustaqimah menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk merumuskan isu strategis yang akan dihadapi DLH dan Dinas Kehutanan dalam lima tahun ke depan. “Kita hari ini membicarakan masalah isu strategis yang nantinya akan dihadapi DLH dan Kehutanan. Dengan demikian, kita bisa memprioritaskan program-program yang harus diutamakan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari Badan Anggaran (Banggar), Komisi III DPRD Kalsel berkomitmen untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang mendukung program-program prioritas tersebut. “Kami akan mendukung penuh dan memperjuangkan poin-poin penting yang dibutuhkan untuk mendukung program DLH dan Kehutanan,” tegas Mustaqimah.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalsel yang dibacakan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, H. M. Syarifuddin, M.Pd., disampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari upaya mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
“Isu yang sangat perlu kita cermati saat ini adalah sampah. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan solusi bagaimana sampah bisa dikelola dengan baik dan memiliki nilai ekonomi,” ujar Syarifuddin, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Kalsel.
Syarifuddin menambahkan, terdapat beberapa isu prioritas di Kalsel yang harus menjadi perhatian semua pihak, antara lain:
- Pemberdayaan manusia,
- Infrastruktur,
- Pertumbuhan ekonomi,
- Ketahanan bencana, dan
- Pelayanan publik.
Masing-masing isu ini memiliki tantangan tersendiri yang perlu dijawab dengan langkah-langkah strategis untuk membangun Kalsel yang lebih maju dan berdaya saing, terutama sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saya harap forum ini dapat menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah serta menghasilkan bahan-bahan yang mendukung dokumen pembangunan daerah,” pungkas Syarifuddin.
Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 diikuti oleh berbagai pihak, termasuk Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup, Kepala DLH kabupaten/kota se-Kalsel, Kepala UPT Kementerian Kehutanan Wilayah Kalsel, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), serta perwakilan komunitas lingkungan.
Dengan adanya forum ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan stakeholders lainnya dalam menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
