Pansus II DPRD Kalsel Bahas LKPJ 2024, Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tercapai

BanjarmasinFirman Yusi, S.P., Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan optimisme mengenai capaian pertumbuhan ekonomi daerah dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 pada Selasa (8/4/2025). Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi II lantai 4, dengan melibatkan sejumlah mitra kerja terkait.

Firman optimis bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Kalsel akan sejalan dengan target nasional. Ia menyebutkan, “Di kepemimpinan Presiden Prabowo, ketahanan pangan menjadi sektor utama. Target pertumbuhan ekonomi Kalsel tahun ini kan 8 koma sekian persen. Dengan hasil rapat LKPJ 2024 ini, kami optimis 8,1 persen tercapai,”.

Dalam keterangannya di sela-sela rapat, Firman juga menyebutkan pentingnya LKPJ tahun ini, yang memiliki makna strategis sebagai titik transisi dari pemerintahan sebelumnya menuju periode pemerintahan kepala daerah yang baru.

“LKPJ 2024 ini paling menarik, karena ini LKPJ transisi antara kepemimpinan kepala daerah yang sebelumnya dengan pemerintahan periode yang baru. Kami ingin LKPJ 2024 ini menjadi dasar pijakan untuk era kepemerintahan kepala daerah saat ini guna mendukung visi misi gubernur,” jelas Firman Yusi.

Firman menambahkan bahwa pembahasan LKPJ juga memberikan gambaran mengenai sektor penting, termasuk ketahanan pangan yang akan menjadi perhatian utama dalam langkah-langkah pemerintahan mendatang.

“Dalam pembahasan ini tadi, kita sudah mendapat gambaran seperti ketahanan pangan kita sudah sampai mana. Sehingga saat gubernur mengambil langkah, sudah ada bahannya,” ucap Firman Yusi.

Ia juga berharap agar proses evaluasi ini dapat menghasilkan masukan konstruktif untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah, dengan membuka diskusi terkait capaian, kendala, dan distribusi anggaran.

“Kami berharap dari proses ini akan kelihatan mana capaian yang sudah terealisasi dan mana yang belum. Dan kami juga berharap seluruh teman-teman di SKPD mau membuka seluas-luasnya terkait penyelenggaraan pemerintahan, kendala dan problemnya seperti apa, serta distribusi anggarannya seperti apa. Nah, ini yang akan kita negosiasikan,” tuturnya.

Setelah seluruh SKPD dipanggil untuk memberikan keterangan, Firman menegaskan bahwa Pansus akan segera merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna bersama gubernur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *