KabarKalimantan, Amuntai – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Suripno Sumas, bersama anggota Komisi II melaksanakan monitoring pembinaan dan pengembangan industri di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Jumat (19/6/2026). Kunjungan mencakup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkoperindag) HSU serta Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai, bertempat di Aula H. Idham Chalid, Amuntai.
Kegiatan dihadiri Bupati HSU H. Sahrujani, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel H. Ahmad Bagiawan, S.Pd., M.M., jajaran Dinkoperindag HSU, serta pengelola Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai.
Dalam pertemuan itu, Komisi II menyoroti pentingnya percepatan transformasi digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berinovasi dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Suripno menegaskan digitalisasi menjadi kunci utama agar UMKM di Banua mampu naik kelas dan memperluas jangkauan pemasaran.
“UMKM kita di HSU memiliki produk yang sangat potensial, mulai dari kerajinan rotan, kue bangkit, hingga olahan ikan gabus. Namun jika pemasarannya masih terbatas secara konvensional, akan sulit bersaing dengan produk lain yang sudah memanfaatkan marketplace dan media digital. Karena itu kami mendorong Dinkoperindag menjadi jembatan bagi UMKM untuk berkembang melalui digitalisasi,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong tiga langkah strategis, yakni pelatihan digital marketing secara berkelanjutan, fasilitasi pendaftaran marketplace dan QRIS, serta pembangunan etalase digital khusus produk unggulan HSU.
Bupati HSU H. Sahrujani menyambut baik dukungan Komisi II DPRD Kalsel dan menyatakan kesiapan pemerintah kabupaten untuk bersinergi meningkatkan daya saing UMKM hingga ke pasar nasional bahkan internasional melalui platform digital.
Selain pengembangan UMKM, Komisi II juga mengevaluasi program Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai. Suripno mengapresiasi fungsi pelatihan yang telah berjalan, namun menyoroti penurunan jumlah pelatihan akibat keterbatasan anggaran.
“Sangat disayangkan, jumlah pelatihan yang dilaksanakan setiap tahun terus menurun akibat keterbatasan anggaran. Padahal masyarakat masih sangat membutuhkan pelatihan industri yang inovatif agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar,” jelasnya.
Komisi II berkomitmen memperjuangkan anggaran untuk peningkatan fasilitas pelatihan, pengadaan peralatan modern, serta rehabilitasi gedung kantor dan ruang pelatihan.
Anggota Komisi II, Adrizal, turut menegaskan komitmennya mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk UMKM, sekaligus memperjuangkan dukungan anggaran bagi pengembangan peralatan pelatihan yang lebih modern.
Komisi II juga mencatat masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah di HSU yang belum memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kondisi ini menjadi perhatian DPRD untuk dicarikan solusi agar akses pembiayaan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan pengembangan industri lokal di HSU.[]
